PENGERTIAN MANAJEMEN PERSONALIA

Pengertian Manajemen Personalia

Pengertian Manajemen Personalia Dan TujuanSerta Fungsinya:

A.   Pengertian Manajemen Personalia

Manajemen personalia adalah suatu perencanaan,pembagian kompensasi, penginterprestasian, pengembangan,  serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk dapat membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu dan juga masyarakat (Ranupandojo serta  Husnan, 2002).

Menurut Manullang (2001:156) menyatakan bahwa manajeman personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan, pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan didalam suatu kegiatan atau aktivitas.

Manajemen personalia adalah suatu ilmu seni untuk dapat melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga dapat efektivitas serta juga efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin didalam mencapai tujuan (Nitisemito, 1996:143).

B.   Tujuan Manajemen Personalia

Tujuan dari manajemen personalia berhubungan dengan tujuan perusahaan dengan secara umum. Hal tersebut disebabkan karena manajemen perusahaan itu berusaha untuk dapat menimbulkan efisiensi didalam bidang tenaga kerja ialah sebagai efisiensi keuntungan serta  kontinuitas.

(Manullang, 2001:165) Tujuan manajemen personalia terdapat 2(dua) macam, yakni  :

1.      Production Minded (efisiensi dan daya guna);

2.      People Minded (Kerja sama).

Karena itu manajemen personalia ini menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi dimana setiap karyawan didorong untuk memberikan sumbangan sebaik mungkin bagi majikannya, karena tidak dapat mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa kerjasama yang penuh dari para karyawan/anggota.

C.   Fungsi Manajemen Personalia

Fungsi manajemen personalia terdiri dari :

a)    Fungsi Perencanaan

Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia.

b)    Fungsi Pengorganisasian

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.

c)    Fungsi Pengarahan

Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif.

d)    Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesui dengan rencana personalia yang dirumuskan sebagi dasar analisis dari tujuan organisasi fundamental.

Fungsi manajemen personalia secara operasionalnya terdiri dari :

a)    Fungsi Pengadaan 

Fungsi pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi dan penempatan kerja.

b)    Fungsi Pengembangan 

Fungsi pengembangan yaitu karyawan yang telah diperoleh dengan malalui pelatihan dengan tujuan untuk mengembagkan ketrampilan. 

c)    Fungsi Pemberian kompensasi 

Fungsi pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan.

d)    Fungsi Pengintegrasian 

Fungsi Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keungan pihak perusahaan dan masyarakat.

e)    Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. 

D.   Tugas Manajemen Personalia

Tugas yang paling utama dari bagian personalia adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Ini berarti bagian personalia memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya.

(Manullang, 2001) mengatakan bahwa bagian personalia harus melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelayan bagi bagian-bagian lain di dalam perusahaan, maka tugas manajemen personalia tersebut sebagai berikut :

1)    Membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan;

2)    Membuat job analysis, job description, dan job spesification;

3)    Menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja;

4)    Mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik;

5)    Mengurus seleksi tenaga kerja

6)    Mengurus soal-soal pemberhentian (pensiun);

7)    Mengurus soal-soal kesejahteraan

E.     Refrensi

Manullang. M., Marihot. Manullang. 2001. Manajemen Personalia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Alex S. Nitisemito, 1996. Manajemen Personalia, Jakarta : Graha Indonesia.

Hidjrachinan Ranupandojo dan Suad Husnan. 2002. Manajemen Personalia,. Edisi 4, Yogyakarta: Pustaka Binawan Presindo.

MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA

TUGAS

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA

Oleh :

PASKALIS KOGOYA

NIM : 12110121146

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS DHYANA PURA

BADUNG

2016

Kode Etik Pariwisata Dunia

(Global Code of Ethics for Tourism)

Kode etik pariwisata dunia terdiri dari 10 (Sepuluh) Pasal, yaitu : 

1. Kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat (Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies) 
2. Pariwisata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif (Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment) 
3. Pariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan (Tourism, a factor of sustainable development) 
4. Pariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri (Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement) 
5. Pariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan (Tourism, a beneficial activity for host countries and communities) 
6. Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan (Obligations of stakeholders in tourism development) 
7. Hak dasar berwisata (Right to tourism) 
8. Kebebasan bergerak wisatawan (Liberty of tourist movements) 
9. Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata (Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry) 
10. Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata Dunia (Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism).

PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK PARIWISATA DUNIA

Pasal 1

Kontribusi pariwisata bagi saling pengertian dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat 

1. Pengertian dan promosi nilai-nilai etik bersama pada kemanusiaan dalam semangat toleransi dan hormat terhadap keragaman kepercayaan agama, filosofi dan moral merupakan dasar dan sekaligus konsekuensi dari suatu pariwisata yang bertanggung jawab; para pelaku pembangunan pariwisata dan wisatawan sendiri wajib memperhatikan tradisi atau praktek sosial dan budaya dari semua orang termasuk di dalamnya tradisi masyarakat minoritas dan penduduk-penduduk pribumi serta mengakui kekayaan mereka ini;
2. Kegiatan pariwisata harus dilakukan dalam harmoni sesuai dengan kekhasan dan tradisi daerah negara tuan rumah, dan dengan menghormati undang-undang, adat dan kebiasaan negara yang bersangkutan;
3. Masyarakat tuan rumah, di satu pihak, dan para pelaku profesional lokal di lain pihak, harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka, dan mencari informasi tentang cara hidup mereka, selera mereka dan yang mereka harapkan; pendidikan dan latihan yang diberikan kepada para professional merupakan sumbangan bagi tuan rumah yang menyenangkan;
4. Pejabat pemerintah mempunyai tugas melakukan perlindungan terhadap para wisatawan dan pengunjung serta harta benda mereka; Pejabat pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan para wisatawan asing sehubungan dengan posisi mereka yang rawan. Pejabat pemerintah harus memberikan kemudahan dalam penyediaan sarana informasi, peringatan-peringatan, perlindungan, jaminan dan bantuan khusus yang berhubungan dengan kebutuhan wisatawan; kejahatan dan agresi; penculikan atau ancaman terhadap para wisatawan dan para pekerja industri pariwisata, demikian pula penghancuran sengaja terhadap instalasi-instalasi wisata, harus dihukum seberat-beratnya dan dicegah jangan sampa terjadi;
5. Para wisatawan dan pengunjung harus dapat menjaga diri, sewaktu melakukan perjalanan baik terhadap setiap perbuatan kriminal atau yang diperkirakan bersifat pelanggaran terhadap undang-undang negara yang dikunjungi, serta menjaga tingkah laku yang dirasakan akan menyinggung atau melukai hati penduduk setempat dan juga terhadap perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup setempat. Mereka tidak boleh melakukan perdagangan narkotika dan obat berbahaya, senjata, barang-barang kuno, demikian pula produk dan bahan berbahaya atau yang dilarang oleh peraturan perundangan nasional setempat;
6. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai tanggung jawab untuk mencari informasi, bahkan sebelum mereka berangkat, tentang karakteristik negara-negara yang akan mereka kunjungi; para wisatawan harus mempunyai kesadaran terhadap risiko di bidang kesehatan dan keamanan yang terkait pada setiap perjalanan di luar lingkungan mereka sendiri dan harus bertingkah laku sedemikian rupa untuk memperkecil risiko-risiko.

Pasal 2

Pariwisata sebagai alat Pemenuhan Kebutuhan Individual dan Kolektif

1. Pariwisata, merupakan kegiatan yang sering dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olah raga, pengenalan kepada budaya dan alam, yang harus diciptakan dan dilaksanakan sebagai sarana yang penting untuk pemenuhan kebahagiaan individual dan kolektif; Bila dilakukan dengan keterbukaan hati, pariwisata merupakan suatu faktor yang tidak tergantikan sebagai autodidak pribadi, sebagai saling toleransi dan latihan terhadap perbedaan yang sah antara rakyat dan budaya dan keseragaman mereka;
2. Kegiatan pariwisata harus menghormati kesamaan hak manusia pria dan wanita; kegiatan pariwisata harus cenderung untuk mempromosikan hak azasi manusia dan khususnya, hak-hak khusus kelompok yang paling lemah, terutama anak-anak, orangorang lanjut usia dan cacat, minoritas etnik dan penduduk pribumi;
3. Eksploitasi terhadap orang lain dalam segala bentuknya, terutama eksploitasi seksual dan khususnya yang dilakukan terhadap anak-anak, bertentangan dengan tujuan dasar pariwisata dan merupakan pengingkaran terhadap pariwisata; dalam hal ini, eksploitasi harus dilarang dengan sekeras-kerasnya dan diberikan sanksi dengan hukum nasional baik di negara yang dikunjungi maupun di negara-negara asalnya pelaku-pelaku perbuatan tersebut, walaupun perbuatan-perbuatan itu dilakukan di negara asing;
4. Perjalanan dengan motivasi keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pertukaran budaya atau bahasa, merupakan bentuk-bentuk khusus yang menarik dalam pariwisata, yang perlu didorong perkembangannya;
5. Pengenalan dalam program-program pendidikan mengenai nilai pertukaran wisatawan, manfaatnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, namun juga risikori-sikonya, harus digalakkan.

Pasal 3

Pariwisata, merupakan faktor dalam pengembangan yang berkelanjutan

1. Menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan, tempat untuk memenuhi secara adil kebutuhan dan harapan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
2. Semua bentuk pembangunan pariwisata yang memungkinkan penghematan sumber alam yang langka dan berharga, terutama air dan energi, demikian pula untuk mengurangi produksi sampah harus prioritas dan digalakkan oleh pejabat pemerintah baik nasional, regional maupun lokal;
3. Pengaturan dalam waktu dan jarak arus wisatawan dan pengunjung, terutama pengaturan waktu cuti kerja dan liburan sekolah, dan menyeimbangkan tempattempat yang dikunjungi, harus diupayakan sedemikain rupa untuk mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup, dan sebaliknya, meningkatkan dampak positif bagi ekonomi lokal maupuan bagi industri pariwisata.
4. Prasarana dan kegiatan pariwisata harus dirancang dan diprogram sedemikian rupa untuk melindungi ekosistem dan biodiversitas serta untuk melestarikan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah; para pelaku pembangunan pariwisata, terutama para profesional, harus sepakat dan wajib memperhatikan batasan dan kendala yang ada pada kegiatan-kegiatan mereka terutama apabila dilakukan di tempat-tempat yang peka; wilayah padang pasir, kutub atau pegunungan tinggi, hutan tropis atau zona basah, yang tepat sebagai tempat-tempat pelestarian alam (taman-taman nasional) atau daerah yang dilindungi;
5. Wisata alam dan ekowisata diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan pariwisata, apabila dilakukan dengan menghormati lingkungan alam, dan melibatkan penduduk setempat dalam pengembangan pariwisata serta sesuai dengan daya dukung daerah setempat.

Pasal 4

Pariwisata, pengguna warisan budaya dan berperan dalam pengkayaannya

1. Sumber-sumber pariwisata adalah warisan milik bersama manusia; masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus;
2. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus; pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan monumen-monumen, tempat-tempat suci dan museum, demikian pula tempat-tempat bersejarah atau arkeologis, yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan; umum harus didorong agar dapat masuk ke dalam kekayaan dan monumen-monumen budaya swasta / pribadi, dengan menghormati hak-hak pemiliknya, demikian pula ke dalam bangunan-bangunan keagamaan, tanpa merugikan norma-norma agama;
3. Sumber penghasilan yang diperolah dari wisatawan ke tempat-tempat budaya dan monumen-monumen harus digunakan untuk, setidak-tidaknya sebagian, bagi pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan pemerkaya warisan budaya;
4. Kegiatan pariwisata harus direncanakan sedemikan rupa untuk memungkinkan kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional, dan seni rakyat, dan bukan sebaliknya yang menimbulkan terjadinya standardisasi dan penurunan hasil-hasil budaya tersebut.

Pasal 5

Pariwisata, kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi

1. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dari pariwisata.
2. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka; pendekatan perencanaan arsitektural dalam pengembangan kawasan wisata dan akomodasi harus dilakukan secara terpadu dan integrasinya sebaik mungkin dengan jaringan ekonomi dan sosial setempat; demikian juga dengan kompetensi yang sama, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal;
3. Perhatian khusus harus diberikan terhadap masalah-masalah khusus di daerah- daerah pantai, wilayah pulau, demikian pula pada daerah pedesaan atau pegunungan yang mudah rusak, di mana pariwisata seringkali menjadi suatu kesempatan untuk menghadapi menurunnya kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional;
4. Para pelaku profesional pariwisata, terutama penanam modal, bekerjasama dengan pemerintah pusat, regional dan lokal, harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar. Mereka harus juga menyampaikan secara transparan dan seobyektif mungkin, informasi mengenai program-program mereka yang akan datang dan akibat-akibat yang diperkirakan, serta memberikan kemudahan bagi terciptanya dialog dengan penduduk yang berminat terhadap isi program mereka.

Pasal 6

Kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan pariwisata

1. Para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada para wisatawan suatu informasi yang obyektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan dan tempat tinggal; menjamin keterbukaan yang sempurna tentang syarat-syarat kontrak / perjanjian yang diusulkan kepada para wisatawan, baik menyangkut harga dan mutu pelayanan yang dijanjikan maupun gantirugi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi pemutusan kontrak dari pihak mereka;
2. Para profesional pariwisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus benar-benar memperhatikan untuk bekerjasama dengan para pejabat pemerintah, keamanan dan keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, perlindungan kesehatan dan hygiene makanan dari para wisatawan yang menggunakan jasa mereka; mereka mengusahakan adanya sistem asuransi dan bantuan yang sesuai; mereka menyetujui kewajiban memberikan laporan-laporan, menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan nasional, dan jika perlu, membayar ganti rugi yang adil jika kewajibankewajiban kontrak mereka tidak mereka penuhi
3. Para profesional pariwisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kultural dan spiritual para wisatawan dan member peluang, selama perjalanan para wisatawan untuk melaksanakan kewajiban agama mereka;
4. Pejabat pemerintah negara-negara asal dan negara penerima, bekerjasama dengan para profesional yang bersangkutan dan asosiasi mereka, mengusahakan adanya mekanisme yang perlu untuk pemulangan para wisatawan jika terjadi kegagalan / kebangkrutan pada perusahaan yang mengatur perjalanan wisata mereka;
5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban – khususnya dalam keadaan krisis, untuk memberikan informasi kepada warganegara mereka tentang keadaan yang sulit, atau bahaya, yang dapat menimpa para warganegara itu pada waktu mengadakan perjalanan di luar negeri; juga menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi secara benar atau tidak berlebihan yang dapat merugikan industri pariwisata di negara penerima wisatawan dan terhadap kepentingan operator mereka sendiri. Isi dari peringatan-peringatan itu sebelumnya harus didiskusikan dengan para pejabat di negara penerima wisatawan dan para profesional yang bersangkutan; rekomendasi-rekomendasi yang dibuat haruslah sepadan dengan besarnya bahaya dari situasi setempat serta terbatas pada zona geografis di mana terdapat ketidakamanan; rekomendasi tersebut haruslah dikurangi atau dihapuskan segera apabila keadaan telah normal;
6. Pers, terutama wartawan pariwisata dan media lainnya, harus menyajikan informasi yang jujur dan berimbang tentang kejadian-kejadian dan situasi yang dapat mempengaruhi arus kunjungan wisatawan; Mereka itu juga harus memberikan indikasi dan informasi yan gakuran dan dapat dipercayai kepada konsuman / wisatawan; teknologi baru di bidang komunikasi dan perdagangan elektronika harus pula dikembangkan dan digunakan untuk tujuan ini, demikian pula media, mereka dengan cara apapun tidak diperkenankan untuk mempromosikan pariwisata seksual.

Pasal 7

Hak atas Pariwisata

1. Kemungkinan untuk memenuhi keingintahuan, baik secara langsung maupun pribadi, untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi merupakan suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk di dunia; keikutsertaan yang lebih luas dalam kepariwisataan nasional dan internasional harus dipertimbangkan sebaga salah satu perwujudan terbaik dari perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala;
2. Hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodic yang dibayar, yang dijamin oleh pasar 24 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia dan pasal 7d Pakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Wisata sosial, terutama wisata asosiatif, yang memungkinkan memenuhi keingintahuan sejumlah besar orang untuk memanfaatkan waktu luang, melakukan perjalanan dan liburan, hendaknya digalakkan dan dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah;
4. Keluarga, pemuda, dan lanjut usia serta orang cacat harus diberi kemudahan.

Pasal 8

Kebebasan perjalanan wisatawan

1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan, undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara yang lain, sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia; Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayahwilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk memakai semua alat komunikasi yang tersedia, internal atau eksternal; mereka harus memperoleh pelayanan segera dan kemudahan dalam keperluan administrasi setempat, hukum dan pelayanan kesehatan; Mereka secara bebas boleh menghubungi pejabat konsuler / perwakilan negaranya sesuai konvensi diplomatik yang berlaku;
3. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak-hak yang sama seperti warganegara  di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan data dan informasi pribadi mereka, terutama apabila data dan informasi itu disimpan dalam bentuk elektronik;
4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional misalnya visa, kesehatan dan formalitas kepabeanan, harus disesuaikan sejauh memungkinkan sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam bepergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional; Persetujuan antara kelompokkelompok negara dalam hal mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedurprosedur tersebut harus ditingkatkan; pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap;
5. Sepanjang situasi ekonomi negara mereka memungkinkan, para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan.

Pasal 9

Hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata

1. Hak-hak mendasar para pekerja yang digaji, pekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka;
2. Para pekerja yang digaji, pekerja bebas industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Mereka harus diberi perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian pekerjaan harus dibatasi sedapat mungkin; dan suatu status khusus, terutama mengenai jaminan sosial, harus diberikan pula kepada pekerja-pekerja musiman sector
3. Semua perusahaan dan orang, setelah diketahui memenuhi aturan-aturan dan kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan, berhak diakui untuk mengembangkan suatu kegiatan profesional di bidang pariwisata, di bawah perundang-undangan nasional yang berlaku; pengusaha dan penanam modal – terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah – berhak mendapatkan kemudahan akses memasuki sector pariwisata dengan sesedikit mungkin pembatasan hukum dan birokrasi;
4. Pertukaran-pertukaran pengalaman yang ditawarkan berbagai negara untuk pegawai pelaksana dan pekerja, baik tetap maupun tidak tetap memberikan sumbangan bagi maraknya industri pariwisata dunia; mereka sedapat mungkin harus diberi kemudahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku;
5. Sebagai faktor yang tak tergantikan antara pembangunan dan dinamika perkembangan dalam perdagangan internasional mewajibkan perusahaan multinasional industri pariwisata tidak menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki, mereka harus menghindari dari menjadi sarana model budaya dan social yang dipaksakan dan dibuat- buat terhadap masyarakat setempat; sebagaian imbalan kebebasan menanam modal dan berusaha secara komersial, yang sepenuhnya diberikan kepada perusahaan- perusahaan multinasional itu, dan mereka harus ikut serta dalam pembangunan setempat dengan menghindarkan diri dari usaha memulangkan sebanyak mungkin keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh dan menekan impor-impor mereka, serta mengurangi sumbangan yang mereka berikan kepada pembangunan ekonomi di Negara mana mereka menanamkan modal;
6. Kemitraan dan keseimbangan hubungan yang mapan antara perusahaan-perusahaan dari negara asal dengan perusahaan-perusahaan di negara tujuan, mempunyai tujuan yang sama untuk pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan untuk suatu pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan pariwisata.

                                                                             

Pasal 10

Melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata

1. Para pelaku pariwisata, bekerjasama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaannya;
2. Para pelaku pariwisaa mengakui perananan lembaga-lembaga internasional, pertama adalah WTO, organisasi-organisasi nonpemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan pariwisata, baik di bidang perlindungan hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum intenasional;
3. Para pelaku harus menunjukkan perhatiannya untuk menyerahkan, dalam rangka konsiliasi, perselisihan-perselisihan tentang pelak-sanaan atau tentang penafsiran Kode Etik Pariwisata Dunia kepada suatu badan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dinamakan “Komisi Dunia untuk Kode Etika Pariwisata.”

Source: World Tourism Organization, 1999

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 1

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 3

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 4

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 5

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

 a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

 b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 6

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

 a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

 b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;

 c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 7

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

   

Pasal 8

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasionaPasal 1

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 3

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 4

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 5

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

 a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

 b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 6

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

 a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

 b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;

 c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   

Pasal 7

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

   

Pasal 8

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.